Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan RISE Indonesia pada Senin, 19 Oktober 2026 meluncurkan Dashboard Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), platform digital yang menyajikan data akses keuangan hingga tingkat kabupaten/kota secara terintegrasi, interaktif, dan informatif.
Indeks IKAD diluncurkan pada 2025 dan kini menjadi indikator kinerja daerah di seluruh 38 provinsi serta 341 kabupaten/kota Indonesia. Dashboard yang baru dirilis ini, dalam versi 1.0, memungkinkan data indeks dapat diakses langsung oleh daerah yang menggunakannya.
Mengusung tema “Sinergi Data dan Kebijakan untuk Percepatan Akses Keuangan dalam Mendukung Kesejahteraan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah”, peluncuran dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dashboard menyajikan tiga fitur utama bagi pemerintah daerah:
- Capaian per wilayah. Halaman utama menampilkan kategori kinerja dan skor IKAD suatu daerah, beserta skor masing-masing sisi pembentuknya, sebagai titik awal memahami kondisi akses keuangan setempat.
- 14 subindikator. Pemerintah daerah dapat melihat aspek yang sudah berkembang dan yang masih perlu diperkuat, misalnya jumlah merchant QRIS, jumlah ATM, atau jumlah agen layanan keuangan.
- Kalkulator simulasi. Pengguna dapat menguji indikator yang bisa ditingkatkan dan melihat perubahan skor IKAD sebagai hasil intervensi tersebut.
Direktur RISE Caroline Mangowal menyebut pemerintah kabupaten/kota dan provinsi sebagai audiens utama dashboard. Ia memaparkan bahwa pada dashboard, pengguna akan dapat melihat kategorisasi tingkat inklusi daerah mereka, seperti “dasar”, “mulai berkembang”, “berkembang”. Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar data IKAD berasal dari sisi suplai, yang bersumber dari OJK dan Bank Indonesia. Sementara itu, data dari sisi demand diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), termasuk data terkait layanan keuangan non-bank seperti koperasi. “Kita juga masukkan data non-bank, seperti koperasi, dan lain-lain,” ujarnya. Dengan adanya akses terhadap data-data ini, maka pemerintah daerah tidak perlu lagi menyiapkan data sendiri, karena seluruhnya sudah dipasok dari pusat.
“Kehadiran dashboard IKAD ini diharapkan menjadi instrumen strategis bagi pemerintah daerah dalam menurunkan intervensi kebijakan yang terarah dan efektif,” ujar Plt. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas Maliki. Dashboard juga diharapkan menjadi decision support tool bagi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan inklusi keuangan. Pengguna yang disasar mencakup pemerintah daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di 552 provinsi dan kabupaten/kota, regulator, serta mitra pembangunan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa kehadiran dashboard melengkapi indeks yang sudah ada. “Kita punya indeks IKAD ini, tapi juga kita punya dashboard yang bisa sama-sama kita monitor dan kemudian evaluasi bagaimana pencapaian inklusi ini di setiap daerah,” ujarnya. Ia mengingatkan, “Jangan sampai kita punya angkanya tapi kita tidak melakukan apa-apa.”
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut, “Dashboard ini penting sekali.” Ia mengajak semua pihak mengawal pemanfaatannya, mulai dari mengenali kondisi dan kesenjangan daerah, mengintegrasikannya ke dokumen perencanaan, hingga membangun sinergi multipihak, dengan harapan, “Semoga dashboard IKAD bermanfaat untuk meningkatkan inklusi keuangan daerah, untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.”
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai dashboard akan membantu daerah yang kondisinya beragam. “Dengan kita punya dashboard IKAD dan yang lain, ini akan membantu ke depan bagaimana mendorong setiap daerah, yang tidak sama perkembangannya dan rumusnya,” katanya. “There is no one size fits all program, termasuk di Indonesia ini.” Ia menambahkan, indeks yang mengisi kekosongan indikator di level kabupaten/kota ini diharapkan menjadi tolok ukur daerah dan dasar bagi pengembangan kawasan regional.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa seluruh 38 provinsi telah mengintegrasikan IKAD sebagai indikator kinerja daerah, sementara 341 kabupaten/kota sudah melakukannya dan 173 lainnya belum. Ia mendorong daerah yang belum tercakup segera memasukkannya ke perencanaan pembangunan. “Dengan adanya dashboard ini, kita optimis akan terjadi akselerasi, sinergi, dan kolaborasi,” ujarnya.
Inklusi keuangan merupakan salah satu dari 45 indikator utama pembangunan dalam RPJPN 2025–2045, dengan target 98 persen pada 2045. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 mencatat indeks inklusi 93,61 persen dan literasi 69,57 persen, namun masih ada jarak antara keduanya serta kesenjangan perdesaan-perkotaan. Friderica menjelaskan bahwa indeks inklusi survei hanya mengukur penggunaan, sedangkan IKAD melengkapinya dengan ketersediaan akses dan kedalaman layanan. Dashboard membawa gambaran itu langsung ke tingkat kabupaten/kota.
Sebagai mitra pengembangan, RISE Indonesia bangga dapat berkontribusi menghadirkan instrumen berbasis data untuk perumusan kebijakan akses keuangan. Melalui dashboard ini, diharapkan semakin banyak pemerintah daerah memanfaatkan data untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
